TARAKAN,klikkaltara.id – Komisi III DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) meminta pengawasan pelayanan transportasi laut menjelang arus mudik Lebaran diperketat. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin keselamatan penumpang, ketersediaan tiket, serta kesiapan armada kapal.
Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, mengungkapkan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah instansi terkait, termasuk penyelenggara pelabuhan dan operator pelayaran.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD menekankan pentingnya pelayanan yang aman, tertib, dan bebas dari praktik percaloan tiket. Pasalnya, persoalan klasik yang kerap muncul saat musim mudik adalah pembelian tiket dalam jumlah besar oleh oknum tertentu untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
“Kami sudah ingatkan ke pihak Pelni, tiket tidak boleh diborong oleh pihak tertentu. Pembelian harus sesuai identitas dan dalam jumlah wajar. Jangan sampai ada yang membeli banyak lalu dijual kembali,” ujar Jufri, Kamis (12/3).
Ia menegaskan, ketersediaan tiket harus dijaga agar masyarakat mendapatkan akses transportasi laut secara adil, terutama di wilayah Kaltara yang masih sangat bergantung pada jalur laut sebagai moda utama antar daerah.
Selain itu, Komisi III juga mendorong operator pelayaran untuk menyiapkan tambahan armada jika terjadi lonjakan penumpang selama periode mudik. Tarakan disebut sebagai salah satu pusat pergerakan penumpang di Kaltara.
“Kalau memang diperlukan, kami minta ada penambahan kapal. Karena banyak masyarakat yang datang dan berangkat dari Tarakan,” katanya.
Pengawasan di pelabuhan juga diminta diperketat, termasuk melalui posko angkutan Lebaran yang harus diisi petugas aktif. Hal ini penting untuk memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai aturan, khususnya terkait kapasitas penumpang dan standar keselamatan.
“Setiap posko harus benar-benar ada petugasnya dan bekerja sesuai aturan. Tidak boleh ada pelanggaran, baik jumlah penumpang maupun aspek keselamatan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jufri menyoroti kesiapan armada kapal yang akan beroperasi. Ia meminta seluruh kapal wajib menjalani pemeriksaan teknis (ramp check) sebelum diizinkan berlayar.
Pemeriksaan tersebut mencakup kondisi badan kapal, mesin, peralatan navigasi, hingga alat keselamatan penumpang.
“Jangan sampai ada kapal yang belum layak tapi dipaksakan berlayar. Semua harus dipastikan siap sebelum H-5 Lebaran,” jelasnya.
Di sisi lain, ia mengapresiasi penerapan sistem pembelian tiket secara daring yang dinilai mempermudah masyarakat dan mengurangi antrean. Meski begitu, pengawasan tetap harus diperkuat untuk mencegah celah penyalahgunaan.
“Yang paling penting keselamatan penumpang dan pelayanan yang baik. Jangan sampai masyarakat kesulitan karena tiket langka atau armada tidak siap,” pungkasnya. (Adv)
