NUNUKAN,klikkaltara.id – Petani kelapa sawit di wilayah perbatasan kembali menyuarakan keluhan terkait sulitnya akses pupuk serta pemasaran hasil panen. Aspirasi tersebut disampaikan warga saat kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Ladullah, di Pulau Sebatik.
Kegiatan reses masa persidangan tahun 2026 itu berlangsung di Rumah Makan Hasanah dan dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari kader dan simpatisan PKS hingga warga umum.
Dalam pertemuan tersebut, mayoritas warga menyampaikan persoalan yang mereka hadapi di sektor pertanian, khususnya kelapa sawit yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat di wilayah perbatasan.
Diketahui, hampir 50 persen penduduk di Sebatik menggantungkan mata pencaharian pada sektor perkebunan kelapa sawit. Namun dalam beberapa waktu terakhir, petani mengaku kesulitan mendapatkan pupuk yang memadai, sementara distribusi pupuk subsidi dinilai belum sepenuhnya menjangkau petani sawit di wilayah perbatasan.
Menanggapi hal itu, Ladullah menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan distribusi pupuk tidak dipersulit, terutama bagi petani di daerah yang memiliki peran penting dalam perekonomian lokal.
“Selama ini ada pupuk dari Indonesia, ada juga yang berasal dari Malaysia. Di Sebatik ini ada kearifan lokal yang berkembang di masyarakat. Menurut saya, tidak menyalahi jika digunakan sendiri di wilayah Sebatik agar produksi petani tetap berjalan,” ujar Ladullah di hadapan warga.
Selain persoalan pupuk, masyarakat juga mengeluhkan hambatan dalam pemasaran buah sawit. Mereka berharap proses distribusi hasil panen tidak terkendala oleh persoalan komunikasi maupun birokrasi yang berbelit.
Menurut Ladullah, kelancaran rantai distribusi menjadi faktor penting agar petani tetap memperoleh pendapatan yang stabil. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi pupuk serta memastikan kebutuhan petani sawit di wilayah perbatasan dapat terpenuhi.
Ia juga menyoroti bahwa selama ini alokasi pupuk subsidi lebih banyak difokuskan pada sektor hortikultura, sehingga petani sawit di daerah perbatasan sering kali tidak mendapatkan perhatian yang sama.
“Kami ingin agar pemasaran jangan dipersulit atau dihalangi. Harapan petani sederhana, yaitu akses pupuk dipermudah dan penyaluran buah sawit bisa berjalan lancar,” tambahnya.
Sebagai wakil rakyat di tingkat provinsi, Ladullah menegaskan komitmennya untuk membawa seluruh catatan dan aspirasi masyarakat tersebut ke dalam pembahasan resmi di DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
Menurutnya, pemerintah provinsi perlu hadir dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan sarana produksi bagi masyarakat perbatasan, termasuk di wilayah Kabupaten Nunukan yang menjadi salah satu daerah strategis di perbatasan negara.
“Harapan saya, apa yang disampaikan masyarakat hari ini bisa saya teruskan ke pemerintah provinsi. Kita dorong agar segera ada tanggapan dan solusi nyata, sehingga masyarakat perbatasan bisa menikmati hasil kebun dan laut mereka dengan maksimal,” tutupnya. (Adv)
