Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan kunjungan kerja ke PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Tarakan, Rabu (4/3/2026), guna memastikan kesiapan dan kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Kaltara.
Rombongan Komisi III dipimpin langsung Ketua Komisi III, Jufrie Budiman, didampingi anggota Rismanto, Yancon, dan Arming. Kedatangan mereka disambut jajaran manajemen Fuel Terminal Tarakan.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah hal dibahas secara komprehensif, mulai dari mekanisme penyaluran BBM, kapasitas penyimpanan, hingga strategi pengamanan stok menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat, khususnya pada momentum hari besar keagamaan.
Anggota Komisi III DPRD Kaltara menegaskan bahwa ketersediaan BBM merupakan kebutuhan vital masyarakat. Terlebih menjelang Idulfitri, mobilitas warga dipastikan meningkat sehingga distribusi harus berjalan optimal tanpa hambatan, terutama di wilayah perbatasan dan kepulauan seperti Kabupaten Nunukan.
“Kami ingin memastikan stok dalam kondisi aman dan distribusi berjalan lancar. Jangan sampai ada antrean panjang atau keluhan masyarakat akibat keterlambatan pasokan,” ujar Rismanto dalam pertemuan tersebut.
Ia menambahkan, pengawasan dan kesiapsiagaan perlu menjadi prioritas agar masyarakat tidak kembali mengalami kesulitan memperoleh BBM pada momen penting.
“Jangan sampai masyarakat kembali antre panjang atau bahkan tidak kebagian BBM. Ini kebutuhan dasar yang harus dijamin,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Manager Operasional Distribusi LC Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Tarakan, Hariosoma Pangestu, menyampaikan bahwa stok BBM saat ini dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Tarakan dan wilayah sekitarnya. Pihaknya juga terus memperketat pengawasan distribusi guna mengantisipasi lonjakan permintaan.
Selain memastikan ketersediaan stok, Komisi III turut mendorong peningkatan koordinasi antara Pertamina, pemerintah daerah, serta aparat terkait agar distribusi BBM berjalan tepat sasaran dan terhindar dari potensi penyalahgunaan.
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelayanan publik dan sektor strategis daerah. Diharapkan, sinergi antara legislatif dan pihak Pertamina dapat terus diperkuat demi menjaga stabilitas pasokan energi di Provinsi Kalimantan Utara. (Adv)
