TARAKAN, klikkaltara.id – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Supa’ad Hadianto mengawali agenda reses perdana tahun 2026 dengan menemui konstituen di wilayah Juata Permai, Tarakan Utara.
Pertemuan yang berlangsung di Joglo Perumahan Intarca RT 11, Juata Permai,di laksanakan pada Selasa (17/2/2026) yang lalu, kegiatan ini menjadi forum dialog terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat. Sejumlah isu mengemuka, mulai dari ketimpangan pembangunan hingga perlindungan tenaga kerja.
Kegiatan tersebut dihadiri ratusan warga, tokoh masyarakat, ketua RT, serta perwakilan serikat buruh. Dalam reses itu, Supa’ad turut menghadirkan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan guna memberikan edukasi langsung terkait jaminan sosial, mengingat mayoritas warga berprofesi sebagai pekerja dan buruh.
Tokoh masyarakat Juata Permai, Darmadi, menyampaikan sejumlah keluhan terkait kondisi infrastruktur di wilayahnya. Ia menilai pembangunan di Juata Permai masih tertinggal dibandingkan kawasan lain di Kota Tarakan.
“Selama ini pembangunan di wilayah kami agak tertinggal. Biasanya dewan turun saat kampanye saja, setelah duduk sulit dihubungi. Karena itu kami apresiasi beliau yang cukup intens turun menyerap aspirasi,” ujar Darmadi.
Ia berharap usulan warga yang selama ini disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), namun terkendala keterbatasan anggaran, dapat diperjuangkan melalui jalur aspirasi DPRD. Salah satu prioritas yang disampaikan yakni perbaikan akses jalan menuju sektor A agar dapat terealisasi secara menyeluruh.
Menanggapi hal tersebut, Supa’ad menegaskan bahwa reses bukan sekadar kegiatan formalitas, melainkan forum resmi yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Reses itu dibiayai oleh APBD yang bersumber dari pajak masyarakat. Jadi kalau sudah bayar pajak tapi tidak hadir reses, kita justru rugi karena tidak menyampaikan kebutuhan kita sendiri,” kata politisi Partai NasDem itu.
Ia juga memperkenalkan strategi baru dalam mengawal usulan warga dengan membentuk tim pendamping khusus. Tim tersebut bertugas mempercepat komunikasi dan memastikan setiap usulan masyarakat terdokumentasi dengan baik agar tidak terlewat dalam pembahasan program pembangunan di tingkat provinsi.
Supa’ad menambahkan, ia lebih memilih menyebut forum reses sebagai wadah “curhat” masyarakat ketimbang istilah aspirasi yang dinilai terkesan kaku.
“Kalau pakai istilah aspirasi kadang terasa kaku. Tapi kalau curhat, masyarakat lebih jujur menyampaikan kebutuhan dan persoalannya. Di situlah kami sebagai wakil rakyat bisa lebih dekat dan memahami kondisi sebenarnya,” ujarnya.
Melalui reses tersebut, sejumlah poin utama seperti perbaikan jalan, drainase, hingga penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para buruh telah dicatat untuk diperjuangkan dalam pembahasan program pembangunan Provinsi Kaltara.(Adv)
