NUNUKAN,klikkaltara.id – Bupati Nunukan H. Irwan Sabri secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2027. Kegiatan tersebut digelar di Ruang Pertemuan Lantai V Kantor Bupati Nunukan, Senin,(26/1/2026).
Forum ini dihadiri Wakil Bupati Nunukan Hermanus, Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Leppa, sejumlah anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, para camat se-Kabupaten Nunukan, serta pimpinan instansi vertikal.
Forum Konsultasi Publik tersebut menjadi wadah diskusi dan musyawarah antar pemangku kepentingan pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini bertujuan menjaring aspirasi serta harapan para pemangku kepentingan terkait prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Nunukan pada tahun 2027.
Melalui forum ini, pemerintah daerah juga menghimpun masukan dan saran sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Tahun 2027, sekaligus menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan kebutuhan riil masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan.
Dalam sambutannya, Bupati Irwan Sabri menegaskan bahwa penyusunan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2027 diarahkan agar selaras dengan visi dan misi kepala daerah, termasuk 17 arah baru perubahan yang menjadi program prioritas daerah. Selain itu, perencanaan juga disinergikan dengan program strategis nasional serta pokok-pokok pikiran DPRD.
“Penyusunan RKPD ini harus mampu mengakomodasi kepentingan daerah sekaligus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Irwan.
Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk meningkatkan kinerja program pembangunan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat menjadi kunci agar program pembangunan tahun 2027 lebih fokus dan terarah.
Irwan juga mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar mampu beradaptasi dengan dinamika kebijakan pemerintah pusat. Tantangan tersebut, kata dia, menuntut pemerintah daerah untuk lebih adaptif dalam menyusun perencanaan pembangunan.
“Perencanaan harus dilakukan secara maksimal agar program pembangunan benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan itu, Irwan turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran perangkat daerah atas sejumlah capaian prestasi yang diraih Pemerintah Kabupaten Nunukan pada tahun 2025. Di antaranya, penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan peringkat pertama kategori informatif.
Selain itu, Kabupaten Nunukan juga meraih predikat A- dalam Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025, yang merupakan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah daerah tersebut.
Kementerian Hukum RI juga memberikan Predikat Indeks Reformasi Hukum kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan nilai 96,10 atau kategori istimewa.(Adv)
