BULUNGAN,klikkaltara.id – Pemangkasan signifikan terhadap Transfer Keuangan Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026 membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) harus melakukan penyesuaian besar-besaran dalam menetapkan arah pembangunan.
Anggota Komisi III DPRD Kaltara, Arming, menyatakan bahwa kondisi ini menjadi tantangan serius yang membutuhkan kolaborasi erat antara legislatif dan eksekutif.
Menurutnya, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini berada dalam tekanan anggaran. Salah satu yang terdampak adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), yang pada 2025 hanya mengantongi sekitar Rp96 miliar.
“Sejauh ini PUPR sudah tidak maksimal di 2025. Mereka hanya mendapatkan kurang lebih Rp96 miliar. Ini tentu menjadi atensi kami. Karena itu kami berulang kali menggelar RDP dengan OPD agar mereka bisa lebih inovatif,” ujar Arming, Rabu (3/12/2025).
Dorong Penguatan PAD
Arming menilai pemerintah daerah dan DPRD harus memikirkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih agresif. Rendahnya PAD akan berdampak pada besaran dana bagi hasil dari pemerintah pusat sekaligus mempersempit ruang fiskal provinsi.
“Kita punya potensi sumber daya alam dan aset-aset daerah. Ini harus dimanfaatkan. Pemerintah provinsi harus mulai fokus mengembangkan potensi tersebut agar pendapatan meningkat,” tegasnya.
Seleksi Ketat Program Pembangunan
Ia menyebut pemotongan TKD mengharuskan pemerintah provinsi lebih selektif dalam menetapkan prioritas pembangunan.
“TKD kita terpotong sangat besar. Ini problematika kita hari ini. Karena itu ketika RKPD masuk, kita harus memilah secara ketat mana yang benar-benar prioritas,” ucap Arming.
Di tengah ruang fiskal yang menyempit, sektor pendidikan disebut tetap menjadi fokus utama pemerintah provinsi selain infrastruktur.
“Kita juga dorong peningkatan SDM. Pendidikan tetap jadi perhatian di samping pembangunan fisik. Karena itu anggaran harus dibagi dengan sangat selektif,” jelasnya.
Perbatasan Tetap Jadi Prioritas
Arming menegaskan bahwa meskipun anggaran terbatas, pembangunan di wilayah perbatasan terutama Kabupaten Nunukan tetap menjadi prioritas pemerintah provinsi.
“Sejauh ini pemerintah daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi, tetap fokus pada perbatasan. Beberapa bulan lalu Pak Gubernur bersama lima kepala daerah juga sudah bertemu BNPP,” katanya.
Ia menambahkan, wilayah perbatasan merupakan beranda terdepan Indonesia sehingga memerlukan perhatian bukan hanya dari Pemprov Kaltara, tetapi juga pemerintah pusat.(Adv)
