NUNUKAN,klikkaltara.id – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir, kembali turun langsung ke tengah masyarakat untuk menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
Sosialisasi digelar selama 26-30 November 2025, menyasar tiga titik strategis, yaitu Desa Sri Nanti Kecamatan Sei Manggaris, Kelurahan Nunukan Utara, dan Kelurahan Nunukan Timur.
Dalam setiap pertemuan, Nasir menekankan bahwa ketahanan keluarga adalah fondasi utama ketahanan sosial dan pembangunan daerah. Menurutnya, rapuhnya struktur keluarga berimbas langsung pada meningkatnya masalah sosial, kriminalitas, hingga menurunnya produktivitas masyarakat.
“Jika keluarga kokoh, maka masyarakat dan negara ikut kokoh. Tapi kalau keluarga rapuh, semua sektor terkena dampaknya,” tegas Nasir di hadapan ratusan warga.
Urgensi Perda Ketahanan Keluarga
Nasir menjelaskan bahwa Perda Nomor 9 Tahun 2018 hadir untuk merespons kompleksitas persoalan keluarga di Kaltara. Beberapa alasan pentingnya regulasi ini antara lain:
1. Keluarga sebagai benteng pertama pembentuk moral
Perda ini memastikan pembinaan karakter, pendidikan nilai, dan penguatan keagamaan sejak dalam keluarga.
2. Ancaman sosial makin menyasar keluarga
Nasir menyoroti fenomena yang mengkhawatirkan, seperti lebih dari 1.200 kasus perceraian sepanjang 2024, peredaran narkoba hingga desa terpencil, maraknya judi online, serta pergaulan bebas remaja.
“Ini bukan isu sepele. Tanpa intervensi keluarga, persoalan ini akan meledak kapan saja,” jelasnya.
Perda ini memberi mandat peran terintegrasi bagi pemerintah daerah, tokoh agama, aparat keamanan, pelaku usaha, dan masyarakat. Regulasi ini mengatur langkah teknis seperti penyuluhan, konseling, penguatan ekonomi keluarga, edukasi pola asuh, serta pembentukan lingkungan aman dari narkoba dan kekerasan.
Forum Sosialisasi: Curahan Hati Warga
Setiap sesi sosialisasi tidak hanya memaparkan materi, tetapi juga menjadi ruang warga menyampaikan keresahan mereka. Tekanan ekonomi rumah tangga, kecanduan judi online, kekerasan dalam rumah tangga, hingga peredaran narkoba menjadi keluhan yang disampaikan langsung.
“Perda ini bukan sekadar dokumen. Ia harus menjadi alat kerja untuk menyelamatkan keluarga,” tegas Nasir.
Aspirasi Warga Sri Nanti
Di Desa Sri Nanti, warga memanfaatkan momen sosialisasi untuk menyampaikan kebutuhan infrastruktur dasar. Usulan yang muncul antara lain pengadaan bus sekolah karena jarak sekolah jauh, perbaikan jalan usaha tani agar akses produksi pertanian lebih lancar, serta perbaikan dermaga speedboat sebagai satu-satunya jalur transportasi.
Nasir memastikan semua aspirasi ini akan dibawa pada pembahasan di tingkat provinsi.
“Kami tidak sekadar datang mensosialisasikan Perda, tapi juga mendengarkan suara masyarakat. Itu modal utama pembangunan,” pungkasnya. (Adv)
