BULUNGAN,klikkaltara.id — DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) memberi perhatian serius terhadap pola pembangunan infrastruktur pemerintah provinsi. Legislator menekankan bahwa pembangunan yang masif harus dibarengi perencanaan matang dan strategi pemeliharaan yang jelas agar tidak menjadi beban anggaran di kemudian hari.
Anggota DPRD Kaltara, Supaad Hadianto, mengingatkan bahwa sejumlah proyek fisik masih menunjukkan kelemahan pada tahap perencanaan. Ia menilai, kurangnya kajian kebutuhan dan analisis biaya–manfaat sering berujung pada pembengkakan anggaran.
“Setiap proyek harus direncanakan dengan cermat. Analisis biaya dan manfaat tidak boleh dilewatkan karena menentukan keberlanjutan proyek dan efektivitas anggaran,” ujarnya.
Supaad menyebut masih ada proyek yang membutuhkan tambahan dana akibat perencanaan awal yang tidak komprehensif. Kondisi ini, menurutnya, harus menjadi evaluasi serius bagi pemerintah daerah.
Selain perencanaan, Supaad menekankan bahwa pemeliharaan infrastruktur tidak boleh dianggap pelengkap. Ia mengingatkan, proyek yang sudah dibangun tanpa perawatan rutin hanya akan cepat rusak dan memerlukan biaya perbaikan yang lebih besar.
“Pemeliharaan adalah bagian dari pembangunan. Jalan, jembatan, fasilitas publik semuanya harus dirawat berkala agar manfaatnya dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah untuk memastikan adanya integrasi antara pembangunan infrastruktur baru dengan sistem pemeliharaan yang sudah berjalan. Dengan begitu, setiap infrastruktur yang dibangun tidak hanya menjadi proyek jangka pendek, tetapi investasi jangka panjang bagi pelayanan publik.
Supaad memastikan DPRD Kaltara akan terus mengawal proses penyusunan anggaran agar setiap program pembangunan disusun berbasis data, kajian teknis, dan kebutuhan nyata masyarakat.
“Kami ingin pembangunan di Kaltara berjalan efisien, terarah, dan benar-benar meningkatkan kualitas layanan publik,” pungkasnya. (adv)
