NUNUKAN, klikkaltara.id – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara asal Kabupaten Nunukan, Arming, S.H., menyatakan keprihatinannya terhadap meningkatnya kasus anak putus sekolah dan anak yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Kondisi ini, menurutnya, dipicu oleh faktor ekonomi serta kurangnya kesadaran sebagian orangtua mengenai pentingnya pendidikan.
Hal tersebut ia sampaikan saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan serta Kawasan Permukiman 2019–2039. Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Pongtiku, Kelurahan Nunukan Tengah, bersama Kerukunan Ile Mandiri.
“Saya meminta kepada orangtua agar memberikan perhatian serius, agar anak-anak mereka bersekolah dan belajar sungguh-sungguh hingga meraih gelar sarjana,” ujar Arming, Senin (24/11/2025).
Gerak Cepat Koordinasi dengan Dinas Pendidikan
Melihat langsung tingginya jumlah anak putus sekolah di daerah tersebut, Arming bergerak cepat. Di hadapan warga, ia langsung berkomunikasi melalui panggilan video WhatsApp dengan Kepala Dinas Pendidikan Nunukan, Akhmad, untuk mencari solusi agar anak-anak tersebut dapat kembali melanjutkan pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Nunukan, Akhmad, memberikan apresiasi atas kepedulian Arming.
“Kami dari Dinas Pendidikan Nunukan siap memfasilitasi anak-anak tersebut agar mereka bisa sekolah melalui program Paket A, B, dan C,” ujarnya.
Akhmad menambahkan, jika terdapat anak putus sekolah yang merupakan penduduk luar daerah, pihaknya berkomitmen membantu proses administrasi perpindahan domisili agar dapat didaftarkan mengikuti pendidikan formal melalui PKBM di Kabupaten Nunukan.
KIPI Kaltara Butuh 800 Ribu Tenaga Kerja
Arming juga menekankan bahwa pendidikan menjadi kebutuhan mendesak karena Kalimantan Utara kini bersiap memasuki era industri hijau. Kehadiran proyek raksasa Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kabupaten Bulungan yang digadang-gadang menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah sangat besar.
KIPI dirancang memproduksi berbagai produk ramah lingkungan seperti baterai kendaraan listrik, aluminium, dan petrokimia, dengan memanfaatkan energi terbarukan. Proyek ini didukung investasi swasta bernilai triliunan rupiah dan menargetkan serapan tenaga kerja lokal hingga 70 persen.
“Ditargetkan KIPI membutuhkan lebih dari 800 ribu tenaga kerja. Karena itu, kami mendorong agar tidak ada anak yang putus sekolah. Ke depan, mereka akan menjadi prioritas utama untuk bekerja di kawasan KIPI,” tegas Arming. (Adv)
