BULUNGAN,klikkaltara.id – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Syamsuddin Arfah, menegaskan pentingnya peningkatan alokasi anggaran untuk perlindungan pekerja rentan dalam pembahasan APBD 2026. Menurutnya, perlindungan sosial bagi kelompok tersebut masih jauh dari mencukupi dan membutuhkan intervensi anggaran yang lebih kuat.Syamsuddin menyampaikan hal ini pada Kamis (20/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini program perlindungan bagi pekerja rentan belum sepenuhnya mampu menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, Komisi IV mendorong pengalokasian anggaran sebesar Rp2 miliar untuk membiayai kepesertaan BPJS selama enam bulan, meski usulan tersebut belum sepenuhnya disetujui oleh pemerintah daerah.
Diketahui, DPRD Kaltara sebelumnya telah mengajukan usulan senilai Rp4 miliar untuk perlindungan selama 10 bulan agar program Jamsostek melalui BPJS Ketenagakerjaan benar-benar dapat memberikan jaminan bagi pekerja rentan.
“Dukungan anggaran diperlukan agar perlindungan sosial tidak terputus dan dapat menjangkau kelompok paling membutuhkan,” tegas Syamsuddin.
Selain memperjuangkan perlindungan pekerja rentan, Komisi IV juga memberikan dukungan penuh terhadap hampir seluruh usulan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dukungan tersebut mencakup pemberian insentif serta penguatan fasilitas layanan kesehatan.
“Hampir semuanya yang diusulkan itu kami support,” ujarnya.
Syamsuddin menambahkan bahwa terdapat dua sektor yang menjadi fokus utama Komisi IV dalam pembahasan anggaran, yakni kebutuhan rumah sakit dan BPJS Kesehatan. Beberapa item strategis turut didorong agar terakomodasi dalam APBD 2026, seperti:
Insentif bagi dokter spesialis
Pembangunan fasilitas oksigen
Pendampingan dana DAK sekitar Rp2,5 miliar dari total DAK Rp40 miliar
“Ini menjadi prioritas untuk peningkatan layanan kesehatan,” tandasnya.
Tidak hanya itu, anggaran BPJS Kesehatan senilai Rp20 miliar untuk Dinas Kesehatan juga telah diusulkan, guna memastikan layanan jaminan kesehatan tetap berjalan optimal dan tidak mengalami hambatan anggaran.(Adv)
