BULUNGAN,klikkaltara.id – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menyoroti sejumlah pos anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang dinilai boros dan tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Melalui juru bicaranya, H. Saleh, Fraksi Demokrat meminta Pemprov memangkas belanja kegiatan seremonial yang dianggap tidak esensial.
Sorotan tersebut disampaikan saat Fraksi Demokrat membacakan pemandangan umum terhadap Raperda APBD Kaltara Tahun Anggaran 2026. Fraksi Demokrat menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus menjadi prioritas di tengah kondisi fiskal yang menantang.
“Kegiatan seremonial, perjalanan dinas berlebih, dan program non-esensial harus dipangkas. Anggaran tidak boleh habis untuk hal-hal yang tidak produktif,” ujar Saleh.
Politisi asal Nunukan itu menilai masih banyak pos anggaran yang berpotensi tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, langkah penghematan dianggap perlu untuk menjaga ruang fiskal daerah.
Menurutnya, pemangkasan belanja konsumtif akan membuka peluang bagi pemerintah untuk mengalihkan anggaran ke sektor pembangunan dan pelayanan dasar yang lebih urgen.
“Pemprov harus berani tegas. Penghematan bukan pilihan, tapi keharusan,” tegasnya. (Adv)
