TANJUNG SELOR,klikkaltara.id — DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) berencana memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Langkah ini dilakukan menyusul penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang cukup signifikan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, menegaskan pengawasan menjadi kunci agar setiap belanja daerah tetap efisien, efektif, dan tepat sasaran, terutama di tengah keterbatasan fiskal.
“Kami tidak ingin ada program yang berjalan tanpa manfaat nyata. APBD harus tepat sasaran dan memberi dampak langsung bagi masyarakat,” ujar Nasir, Kamis (13/11/2025).
Politisi asal Kabupaten Nunukan ini menambahkan, DPRD Kaltara akan memperketat evaluasi baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan anggaran. Transparansi dan akuntabilitas menjadi fokus utama. “Pengawasan bukan sekadar formalitas, tapi upaya menjaga kepercayaan publik,” tambahnya.
Nasir menilai, kondisi fiskal saat ini justru menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola anggaran daerah. Dengan pengawasan yang kuat, setiap kebijakan diharapkan berjalan sesuai prioritas pembangunan.
Ia berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah semakin solid menghadapi tantangan fiskal 2026, sehingga program pembangunan tetap berjalan optimal.(Adv)
