NUNUKAN,klikkaltara.id – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik yang telah diresmikan oleh mantan Presiden Joko Widodo pada 2 Oktober 2024, hingga kini belum juga beroperasi. Kondisi ini memantik kritik tajam dari anggota DPRD Kabupaten Nunukan yang menilai pemerintah pusat tidak serius menindaklanjuti pengelolaan fasilitas strategis di wilayah perbatasan tersebut.
Anggota DPRD Nunukan, Hamsing, menilai pemerintah pusat terkesan lamban mengambil langkah konkret untuk mengaktifkan PLBN Sebatik. Padahal, masyarakat di perbatasan sudah lama menantikan berfungsinya pos lintas batas itu sebagai akses resmi menuju Malaysia.
“Kami kecewa karena sudah setahun diresmikan, tapi belum juga difungsikan. Pemerintah pusat seolah tidak punya komitmen terhadap pembangunan perbatasan,” ujar Hamsing kepada wartawan, Minggu (5/10/25).
Politisi Partai Hanura itu juga menyoroti kunjungan Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke Sebatik beberapa waktu lalu yang dinilainya tidak membawa hasil konkret.
“Awalnya kami senang ada kunjungan Komisi II dan Kemendagri. Kami pikir ini akan jadi momentum kebangkitan PLBN Sebatik. Tapi ternyata, hasilnya nihil. Tidak ada kejelasan sama sekali,” tegasnya.
Bahkan, menurut Hamsing, dalam pertemuan dengan rombongan pusat, pihak DPRD tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan aspirasi daerah.
“Baru saya ucapkan Assalamualaikum, sudah dibilang singkat saja karena Wamen mau cepat kembali ke Jakarta. Ini kan tidak serius namanya,” ujarnya dengan nada kecewa.
Lebih lanjut, Hamsing mengungkapkan bahwa sejumlah instansi teknis seperti Imigrasi dan Bea Cukai Nunukan sebenarnya telah menyatakan kesiapannya untuk mengoperasikan PLBN Sebatik. Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait jadwal pengoperasian.
“Kepala Imigrasi dan Bea Cukai sudah siap. Personelnya pun lengkap. Tapi semuanya menunggu keputusan pusat. Kalau terus begini, fasilitas ratusan miliar itu akan jadi bangunan mati,” katanya.
Ia menegaskan, keberadaan PLBN Sebatik sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan keamanan wilayah perbatasan. Selain mempermudah mobilitas warga ke Malaysia, PLBN juga berperan penting dalam menekan praktik perdagangan orang dan penyelundupan barang.
“Kalau PLBN berfungsi, ekonomi masyarakat meningkat dan tindak pidana lintas batas bisa ditekan. Ini bukan hanya soal akses, tapi soal martabat negara di perbatasan,” jelasnya.
Hamsing mengingatkan bahwa proyek pembangunan PLBN Sebatik merupakan bagian dari program strategis nasional, yang seharusnya mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah pusat. Ia mendesak agar kementerian terkait segera mengambil langkah nyata agar fasilitas tersebut tidak terbengkalai lebih lama.
“Bangunan itu simbol kedaulatan negara. Kalau dibiarkan mangkrak, kesannya pemerintah pusat abai terhadap wilayah perbatasan,” tegasnya.
DPRD Nunukan berencana mendorong pembahasan lanjutan bersama pihak kementerian dan lembaga terkait agar PLBN Sebatik segera dioperasikan.
Sementara itu, masyarakat Sebatik berharap janji pemerintah untuk memperkuat konektivitas dan pembangunan di kawasan perbatasan segera diwujudkan.
“Warga di perbatasan sudah bosan dengan janji. Mereka butuh bukti nyata, bukan sekadar kunjungan seremonial,” pungkas Hamsing.(Adv)
