NUNUKAN,klikkaltara.id – Harapan warga perbatasan agar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik segera beroperasi kembali pupus. DPRD Kabupaten Nunukan kecewa karena kunjungan Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinilai tidak membawa hasil konkret.
Anggota DPRD Nunukan, Hamsing, menyebut kunjungan tersebut hanya sebatas peninjauan dan dialog ringan dengan pihak Imigrasi serta Bea Cukai, tanpa kejelasan tindak lanjut.
“Kami awalnya senang dengar ada kunjungan Komisi II dan Kemendagri. Kami pikir ini kelanjutan dari hasil pertemuan kami di KSP. Tapi ternyata, hasilnya kembali ke titik awal. Nggak jelas jadinya,” kata Hamsing kepada wartawan, Minggu (5/10/2025).
Menurut politisi Hanura itu, pihak DPRD bahkan tidak diberi cukup waktu untuk menyampaikan pandangan dalam pertemuan.
“Baru saya Assalamualaikum, sudah dibilang singkat saja. Katanya, jangan lama-lama karena Wamen mau cepat kembali ke Jakarta,” ujarnya.
Hamsing menilai pemerintah pusat seolah mengabaikan aspirasi masyarakat Sebatik yang sudah lama menantikan operasional PLBN. Padahal, berbagai instansi teknis seperti Imigrasi dan Bea Cukai Nunukan telah menyatakan siap mendukung penuh.
“Kepala Imigrasi dan Bea Cukai sudah siap. Personelnya juga siap. Tapi sampai sekarang belum ada langkah nyata dari pemerintah pusat,” tambahnya.
DPRD Nunukan, kata Hamsing, tetap akan mendorong agar PLBN Sebatik segera difungsikan. Ia menyebut fasilitas senilai ratusan miliar rupiah itu kini terbengkalai meski sudah diresmikan Presiden Joko Widodo.
Diketahui, PLBN Sebatik diresmikan Jokowi pada 2 Oktober 2024 bersama enam PLBN lain di Indonesia. Dua di antaranya berada di Kabupaten Nunukan, yakni PLBN Sei Nyamuk di Sebatik Utara dan PLBN Labang di Kecamatan Lumbis Pansiangan.
“Kebijakan ini lintas negara, seharusnya ada perhatian serius dari pemerintah pusat. Jangan sampai bangunan megah itu dibiarkan mangkrak,” tegasnya.
Hamsing meyakini, pengoperasian PLBN Sebatik akan berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat perbatasan. Selain mempermudah mobilitas ke Malaysia, PLBN juga bisa menekan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan memperkuat ekonomi daerah.
“Kalau PLBN beroperasi, ekonomi masyarakat akan meningkat. Kasus TPPO dan penyelundupan bisa ditekan. Ini harapan besar warga perbatasan,” pungkasnya.
