NUNUKAN,klikkaltara.id – Lima Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menghadiri dialog publik bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nunukan di Cafe Sayn, Rabu (17/9/2025) malam. Sejumlah isu strategis di wilayah perbatasan menjadi fokus utama pembahasan dalam forum tatap muka tersebut.
Hadir dalam dialog itu, dua politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H. Muhammad Nasir dan Ladullah, legislator Hanura Tamara Moriska, legislator PDI Perjuangan Arming, serta legislator NasDem Rismanto.
“Ada belasan isu strategis yang diulas dalam dialog kali ini. Semuanya berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga pengawasan,” ungkap Wakil Ketua Bidang Cyber PWI Nunukan, Febrianus Felis, yang juga bertindak sebagai moderator.
Dialog publik ini turut diikuti puluhan anggota PWI Nunukan, serta dihadiri pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Nunukan.
Dewan Penasehat (DP) PWI Nunukan, Gazalba Tahir, menegaskan pentingnya memperkuat kepercayaan publik terhadap DPRD melalui dialog terbuka dan kerja nyata para wakil rakyat.
“Forum ini bersifat dua arah. Anggota dewan menyampaikan apa yang telah mereka kerjakan, sementara rekan-rekan jurnalis akan menyajikan hasilnya dalam bentuk informasi publik,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kaltara dari Partai Hanura, Tamara Moriska, menilai interaksi legislatif dan media harus semakin ditingkatkan.
“Pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi tentang kinerja parlemen perlu diperhatikan. Peran media sangat vital dalam memastikan hal itu,” ujarnya.
Dialog publik ini sejatinya dijadwalkan bersama 10 anggota DPRD Kaltara dari Daerah Pemilihan (Dapil) Nunukan. Meski sebagian berhalangan hadir, kehadiran lima legislator yang mewakili tetap mencerminkan komitmen transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Ke depan, PWI Nunukan berharap kegiatan serupa dapat digelar secara rutin agar sinergi antara wakil rakyat dan insan pers semakin erat. Dengan demikian, aspirasi masyarakat perbatasan dapat tersampaikan lebih efektif sekaligus dikawal bersama dalam bingkai keterbukaan informasi publik.
