TARAKAN,klikkaltara.id – Menyusul rencana aksi unjuk rasa dari aliansi mahasiswa di Kalimantan Utara (Kaltara) yang menuntut Kapolda mundur dari jabatannya, Kepolisian Daerah Kalimantan Utara akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait isu yang beredar luas di masyarakat dan media sosial.
Aksi tersebut dipicu oleh dugaan penukaran barang bukti 12 kilogram sabu dengan tawas, serta penangkapan sejumlah oknum anggota Polres Nunukan, termasuk Kasat Resnarkoba, oleh tim Bareskrim Polri dalam kasus dugaan penyelundupan narkotika.
Menanggapi hal ini, Kabid Humas Polda Kaltara, Kombes Pol Budi Rachmat, dalam keterangannya kepada media, Kamis (17/7/2025), membantah tudingan tersebut.
“Isu penukaran barang bukti sabu 12 kg dengan tawas tidak benar. Fakta yang terjadi adalah dugaan tindak pidana percobaan mengambil barang bukti narkoba oleh dua oknum anggota Dittahti Polda Kaltara. Kasus ini telah kami sampaikan secara terbuka ke media,” ujarnya kepada tarakantv.co.id.
Budi menjelaskan bahwa sejak awal penanganan kasus dilakukan secara hati-hati karena menyangkut perkara narkotika yang kompleks dan melibatkan jaringan besar. Bila dibuka secara gamblang dari awal, menurutnya, dikhawatirkan bisa mengaburkan fakta atau memengaruhi saksi.
Penyidikan dilakukan oleh Direktorat Kriminal Umum, Direktorat Narkoba, serta tim internal yang diawasi langsung oleh Irwasda, Kabidpropam, dan Kabagwasidik. Berkas perkara dua personel Dit Tahti telah dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan saat ini dalam proses kelengkapan administrasi untuk segera dilakukan pelimpahan tahap II (tersangka dan barang bukti).
Hasil uji laboratorium terhadap sampel barang bukti juga menunjukkan tidak ada perubahan bentuk maupun isi, yang turut diperkuat oleh pengakuan tersangka utama dalam kasus sabu 12 kilogram.
Terkait penangkapan oknum anggota Polres Nunukan oleh tim Mabes Polri, Kombes Budi menyatakan bahwa hal tersebut adalah bagian dari sinergi antar lembaga dalam pemberantasan narkoba lintas wilayah.
“Ini menunjukkan sistem pengawasan internal dan eksternal di tubuh Polri berjalan baik dan saling menguatkan,” katanya.
Budi juga menegaskan bahwa tantangan pemberantasan narkoba di wilayah perbatasan seperti Kaltara sangat besar. Jalur-jalur tidak resmi rawan disusupi oleh jaringan internasional, sementara godaan dari bandar sangat kuat.
Meski telah dilakukan pengawasan berlapis mulai dari harian, mingguan, analisa dan evaluasi triwulanan, audit kinerja, hingga penegakan disiplin oleh Divisi Propam, ia menilai bahwa integritas pribadi dan peran serta masyarakat tetap menjadi kunci utama.
“Polri tidak akan menoleransi pelanggaran hukum, termasuk oleh anggota sendiri. Penindakan tegas adalah komitmen Kapolda dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada impunitas. Ini bagian dari bersih-bersih internal Polda Kaltara,” tegas Budi.
Ia menambahkan, langkah tegas terhadap anggota yang terlibat justru menunjukkan keberanian Polri dalam melakukan reformasi internal.
Meski klarifikasi telah disampaikan, wacana aksi unjuk rasa mahasiswa masih menjadi perbincangan hangat. Mereka mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparat kepolisian di wilayah Kalimantan Utara.
Polda Kaltara menyatakan tetap berkomitmen menjaga profesionalisme dan integritas dalam menegakkan hukum, serta terbuka terhadap kritik dan masukan dari publik sebagai bagian dari proses demokrasi.
