NUNUKAN – Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) sejumlah pembudidaya rumput laut Nunukan dan Pulau Sebatik meminta solusi kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait anjloknya harga rumput laut,Senin, (15/07/24)
salah satu anggota DPRD Nunukan Andre Pratama dalam RDP tidak Stabilnya harga Rumput Laut di Kabupaten Nunukan, mengatakan adanya tantangan tak mudah yang akan dihadapi baik bagi pertani rumput laut dan pengusaha rumput laut.
“Ini sebenarnya adalah berita kurang enak yang saya dapat Minggu lalu, dan ini yang akan kita hadapi ke depan. Percaya atau tidak itulah yang akan kita hadapi perumput laut ke depannya, saya berdiskusi dengan anggota DPR RI (Dedi Sitorus), dan waktu itu ada juga hadir pak Budi Santoso Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,” kata Andre.
Andre menuturkan, program hilirisasi rumput laut oleh pemerintah pusat dan larangan sebagian ekspor rumput laut itulah yang akan menyebabkan rumput laut ini turun.
“Nah jadi ini yang ini yang saya sampaikan hari ini l, dan itu Minggu lalu saya sudah ada pertemuan. Untuk rumput laut kalau seandainya kita mau berbicara untuk harga naik, tapi kalau untuk larangan ekspor dan hilirisasi itu diberlakukan maka rumput laut harganya akan diatur oleh para cukong yang pabriknya ada di Indonesia,” ucap Andre.
Untuk itu, Anggota DPRD Nunukan ini menawarkan solusinya kepada pemerintah daerah dal hal ini Dinas terkait, seperti Dinas perdagangan, Dinas kelautan yang memiliki sentra untuk menyurat agar pemerintah pusat dalam waktu dekat dan tidak menyetop ekspor rumput laut mentah.
Kata Andre, alasannya adalah dengan dengan kuantiti yang rumput laut yang kita bilang besar ya yang disebutkan di situ bahwasanya 60 persen dari kita ini pangsa pasar dunia itu berasal dari Kabupaten Nunukan, itu adalah kunci kalimat yang ada di dalam surat Pemkab nanti ke Kementrian perdagangan.
“Nah dengan alasan tersebut, kita bisa meminta kepada Kementerian Perdagangan untuk menunda hilirisasi dulu untuk laut sampai kesiapan. Bagaimana mereka untuk pabrik pabrik banyak gitu jangan sampai hanya 1 atau 2 pabrik sehingga mereka memainkan harga di tingkat petani,” katanya.
Sementara itu ketua APRL Nunukan, Ferry mengatakan, pihaknya telah melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan agar dibuat regulasi sehingga kadar rumput laut yang dikirim keluar Nunukan sesuai dengan kadar.
“Karena jika kadar di angka 37, 38 kita yakin tidak ada harga rumput laut dibawah harga Rp 10 ribu,” kata Ferry.
Ferry mengatakan, melalui audensi yang dilakukan pihaknya Juni lalu tersebut, pihaknya meminta adanya MoU antara Pemkab dengan APRL untuk membentuk Tim khusus untuk mengendalikan harga rumput laut.
Terakit harga rumput laut, Ferry mengatakan jika sedang tidak ada ekspor rumput laut. Sementara pabrik-pabrik yang ada juga ikut tutup. Sehingga barang-barang yang ada di Nunukan tidak bisa dipaksakan untuk di kirim.
“Bahkan kalau kita mau bandingkan dengan Tarakan, harga rumput di Tarakan saat ini itu Rp 6 ribu paling tinggi Rp 9 ribu, sedangkan kita disini saat itu tidak ada harga di bawah Rp 10 ribu,” ungkapnya.
