NUNUKAN – Anjloknya harga rumput laut, sejumlah pembudidaya rumput laut Nunukan dan Pulau Sebatik yang tergabung dalam Aliansi Pembudidaya rumput laut mendatangi Kantor DPRD Nunukan guna meminta solusi kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, 15/07/2024
Koordinator aksi, Sultan mengatakan, dulunya harga rumput laut bisa mencapai harga Rp 42 ribu per kilogram, namun dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini, harga terus mengalami penurunan hingga menyentuh harga Rp 7 ribu per kg.
“Turunnya harga rumput laut ini membuat sejumlah petani mengalami kebangkrutan dan bahkan harus gulung tikar,” kata Sultan.
Dengan kondisi ini, para pembudidaya meminta kepada Pemerintah daerah dan DPRD Nunukan untuk membuat tim ekonomi untuk mengatasi persoalan ini dengan menggandeng Asosiasi Pengusaha Rumput Laut (APRL) Nunukan.
“Jadi ini harus diusut, kenapa harganya bisa anjlok seperti ini, apakah ada permainan mafia, atau pasaran dunia lagi lesu atau seperti apa,” ucapnya.
Menurutnya, rusaknya harga rumput laut di Nunukan juga disebabkan oleh tata niaga. Sehingga pihaknya meminta kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata niaga agar bisa memperbaiki kembali harga rumput laut di Nunukan.
Selain itu, saat ini lagi marak terjadi pencurian dan pemotongan jangkar rumput laut milik petani, bahkan ia mengaku jika hampir semua pembudidaya mengeluhkan hal yang sama. Pasalnya, akibat pondasi rumput laut yang dicuri, para petani harus mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah.
menanggapi itu anggota DPRD Nunukan,Andre Pratama,mengatakan adanya tantangan tak mudah yang akan dihadapi baik bagi pertani rumput laut dan pengusaha rumput laut
“Ini sebenarnya adalah berita kurang enak yang saya dapat Minggu lalu, dan ini yang akan kita hadapi ke depan. Percaya atau tidak itulah yang akan kita hadapi perumput laut ke depannya, saya berdiskusi dengan anggota DPR RI (Dedi Sitorus), dan waktu itu ada juga hadir pak Budi Santoso Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,” kata Andre.
Andre menuturkan, program hilirisasi rumput laut oleh pemerintah pusat dan larangan sebagian ekspor rumput laut itulah yang akan menyebabkan rumput laut ini turun.
Untuk itu, Anggota DPRD Nunukan ini menawarkan solusinya kepada pemerintah daerah dal hal ini Dinas terkait, seperti Dimas perdagangan, Dinas kelautan yang memiliki sentra untuk menyurat agar pemerintah pusat dalam waktu dekat dan tidak menyetop ekspor rumput laut mentah.
Sementara, Ketua APRL Nunukan, Ferry mengatakan, pihaknya telah melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan agar dibuat regulasi sehingga kadar rumput laut yang dikirim keluar Nunukan sesuai dengan kadar.
Selain itu Kepala Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Nunukan, Iptu Rizal Mochammad menanggapi persoalan keamanan yang di sampaikan oleh Kordinator Aksi, Menurutnya baik di darat dan bahkan laut, potensi kerawanan keamanan sama saja, karena ada aktivitas manusia seperti budi daya rumput laut.
Maka jika terjadi gangguan keamanan seperti pencurian hingga pemotongan tali pondasi rumput laut, dikarenakan tidak adanya penjagaan yang dilakukan petani rumput laut. Namun disisi lain, bisa juga disebabkan oleh faktor alam, cuaca buruk bisa saja merusak tali pondasi rumput laut.
“Penyebab lain juga bisa dikarenakan terseret oleh kapal yang berlalu lintas, saya melihat rumput laut yang dipasang di jalur pelayaran, tapi bisa juga karena manusia, apalagi kita di laut Selat Makassar, manusia yang melakukan aktivitas di laut tidak hanya dari Nunukan saja, bisa saja orang dari luar, yang memang niatnya memang mau melakukan kejahatan,” ujar Rizal.
