NUNUKAN – DPRD Nunukan menyesalkan utang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menumpuk hingga Rp.42 miliar atau tepatnya Rp42.287.779.060 sejak 2021.
Dari paparan RSUD Nunukan pada rapat dengar pendapat (RDP) di Kantor DPRD baru-baru ini, Utang Rp.42 Miliar tersebut terdiri dari hutang obat bangunan, alat kantor, bahan medis habis pakai (BMHP), bahan habis pakai (BHP), dan lainnya.
Penumpukan utang terjadi pada 2021 sebesar Rp3,5 Miliar, tahun 2022 Rp 8 Miliar dan tahun 2023 Rp30,7 Miliar.Dari total utang tersebut, RSUD Nunukan sudah membayar tagihan Rp17.317.596.362, sehingga tersisa Rp24.970.182.698.
hal ini terkuak pasca Petugas kebersihan atau Cleaning servis (OB) di RSUD Nunukan melakukan mogok kerja selama dua hari, sejak Sabtu (01/06/2024) lantaran upah petugas belum dibayar selama tiga bulan.
Menanggapi masalah ini Ketua DPRD Nunukan Hj.Rahma Leppa sangat kecewa dan menyayangkan kenapa hal ini bisa terjadi pada manajemen RSUD Nunukan,
“Saya kecewa dan marah sekali kenapa hal bisa terjadi,kok bisa ada utang yang menumpuk sampai puluhan miliar sejak tahun 2021 dan baru terungkap sekarang”,ucap Rahma Leppa pada media,Sabtu 08/6/2024
Rahma Leppa berharap kepada Pemkab Nunukan agar segera menyelesaikan persoalan hutang RSUD Nunukan
“Soal hutang TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) akan bicarakan dulu di internal mereka. Berapa besaran yang akan dibayarkan. Tentu pembayarannya bertahap,” ujarnya.
Rahma Leppa belum mau berkomentar banyak soal isu penyelewengan anggaran BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) RSUD Nunukan yang menyebakan utang
Menurut dia yang terpenting saat ini adalah solusi agar hutang RSUD Nunukan mulai dibayar, sehingga pelayanan kesehatan kembali stabil.
“Soal kenapa bisa terjadi hutang puluhan miliar, kami menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat.
Terpenting saat ini bagaimana hutang mulai dicicil karena ini masalah nyawa manusia. Tidak bisa tunggu besok,” tambah Rahma Leppa,(FF)
